Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis Perusahaan

Makalah

Manajemen Strategis

kelompok 2 MM 4 angkatan 30

Universitas Muslim Indonesia

2011

Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis Perusahaan

Pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab sosial

Dalam mendefinisikan atau meredefinisikan ulang misi perusahaan, manager stategis harus memahami hak-hak sah dari phak yang memiliki klaim atas perusahaan. Para pihak ini tidak hanya mencakup pemegang saham dan karyawan, melainkan juga pihak luar yang terpengaruh dengan oleh tindakan perusahaan. Pihak luar semacam ini biasanya mencakup pelanggan, pemasok, pemerintah serikat pekerja, pesaing, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Masing masing kelompok kepentingan ini memiliki alasan untuk mengharapkan (dan sering kali menuntut) agar perusahaan memenuhi tuntutan mereka secara bertanggung jawab. Umumnya para pemegang saham menuntut tingkat pengembalian layak atas investasi mereka; karyawan mencari kepuasan kerja dalam arti luas; pelanggan menginginkan sesuatu sesuai dengan yang mereka bayar; pemasok mencari pembeli yang dapat diandalkan; pemerintah menuntut ketaatan pada aturan; serikat pekerja mengusahakan manfaat bagi para anggotanya; pesaing menginginkan persaingan yang adil; komunitas lokal menginginkan perushaan menjadi warga negara yang bertanggung jawab; dan masyarakat umum mengharapkan keberadaan perusahaan memperbaiki kualitas hidup.

Pada saat perusahaan akan menggabungkan kepentingan dari kelompok-kelompok tersebut dalam penyataan misi, maka general;isasi yang yang bersifat luas tidaklah memadai. Langkah berikut perlu diambil :

1. Identifikasi pemangku kepentingan

2. Memahami klaim sfesifik dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

3. Merekonsisliasi klaim tersebut dan menentukan prioritasnya.

4. Mengkoordinasikan klaim tersebut dengan elemen-elemen lain dari misi perusahaan.

Dinamika tanggung jawab sosial

Pemangku Kepentingan dapat dikelompokkan menjadi pemangku kepentingan pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam adalah individu atau kelompok pemegang saham atau karyawan perusahaan. Pihak luar merupakan individu atau kelompok lain yang dipengaruhi oleh tindajkan perusahaan. Pihak luar yang jumlahnya banyak membuat klaim umum bahwa perusahaan harus beratnggung jawab secara sosial.

Jadi mungkin, masalah yang terberat dalam mendefinisikan misi perusahaan adalah masalah yang terkai dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan gagasan bahwa suatu perusahaan memeiliki tugas untuk melayani masyarakat sekaligus kepentingan keuangan pemegang sahamnya.

Gambar 1 : Masukan bagi nilai pengembangan Misi Perusahaan

Jenis-jenis Tanggung jawab sosial

1. Tanggung jawab ekonomi

Tugas manager sebagai agen dari pemilik perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham

2. Tanggung jawab Hukum

Kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktifitas bisnis

3. Tanggung jawab etika

Gagasan manager stretegis mengenai prilaku bisnis yang layak

4. Tanggung jawab diskresi

Tanggung jawab yang secara suka rela diambil oleh suatu bisnis seperti hubungan masyarakat, kewarganegaraan yang baik, dan tanggung jawab sosial secara penuh.

Tanggung jawab sosial dan profitabilitas perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan dan laba

Memang saat ini belum tersedia formula yang dapat memperlihatkan hubungan praktik tanggaung jawab sosial (Corporate Sosial Responsibility-CSR) terhadap keuntungan perusahaan sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberi dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya yang mengurangi keuntungan. Praktek CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi “jangka panjang”. Karena dengan melakukan praktek CSR yang berkelanjutan, perusahaan akan mendapat “tempat di hati dan ijin operasional” dari masyarakat, bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Tujuan setiap perusahaan memelihara kelangsungan hidup melalui laba jangka panjang sehingga semua biaya dan manfaat dicapai, laba dapat tidak diklaim. Pada kasus pertanggungjawaban sosial perusahaan, biaya dan manfaat adalah sisi ekonomis dan bersifat sosial. Sementara biaya dan manfaat secara ekonomis dapat dihitung dengan mudah, sedang biaya dan manfaat sosial tidak.

Dengan demikian para menajer beresiko membatasi konsekuensi sosial menuju kinerja lain yang dapat diukur lebih langsung.

CSR saat ini

CSR telah menjadi prioritas utama di bisnis Amerika, selain keyakinan umum bahwa perusahaan dapat “berhasil dengan berbuat baik” paling tidajk terdapat tiga tren umum yang mendorong perushaan mengadopsi kerangka CSR; kebangkitan para pencinta lingkungan hidup, meningkatnya kekuasaan pembeli, dan globalisasi bisnis

Undang-undang Sarbanes-Oxley tahun 2002

Konggres Amerika Serikat menetapkan undang-undang keuangan yang kemudian dikenal dengan Sarbanes-Oxley Act 2002 (Sarbox) pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dan Representative Michael Oxley dan disahkan oleh Presiden George W. Bush. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi perusahaan besar yang termasuk di antaranya melibatkan Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, dan WorldCom. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional. Kasus ini merupakan salah satu contoh tidak adanya Good Corporate Governance pada perusahaan-perusahaan tersebut

Tindakan ini disetujui oleh House dengan suara 423-3 dan oleh Senat 99-0 . Presiden George W. Bush menandatangani menjadi undang-undang, yang menyatakan itu "jauh-mencapai reformasi sebagian besar praktek bisnis Amerika sejak masa Franklin D. Roosevelt

Debat terus atas manfaat yang dirasakan dan biaya SOX. Pendukung berpendapat undang-undang itu diperlukan dan telah memainkan peran yang berguna dalam memulihkan kepercayaan publik di pasar modal bangsa oleh, antara lain, memperkuat pengendalian akuntansi perusahaan. Penentang klaim tagihan itu telah mengurangi kompetitif tepi internasional Amerika terhadap asing penyedia jasa keuangan, mengatakan SOX telah memperkenalkan suatu peraturan lingkungan yang kompleks terlalu ke pasar keuangan AS.

· CEO dan CFO harus menjamin tiap-tiap perusahaan berisi laporan laporan keuangan

· Dibatasi kontrol perusahaan dari eksekutif, firma akunting, komite auditing, dan jaksa

· Tetapkan bea dengan perusahaan akuntansi umum yang terdaftar pengaturan audit

· Pengaturan dari komite audit dan tanggungjawab spesifik

· Ketentuan untuk manajemen ahli hukum/pengacara

· Periode-periode pernyataan yang ditetapkan

· Hukuman lebih tegas untuk pelanggaran

Struktur tata kelola perusahaan baru

The Sarbanes-Oxley Act 2002 ( Pub.L. 107-204 , 116 Stat. 745, berlaku 30 Juli 2002), juga dikenal sebagai "Perusahaan Publik Reformasi Akuntansi dan Investor Protection Act" (di Senat ) dan 'Perusahaan dan Audit Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Undang-Undang '(di Rumah ) dan biasanya disebut Sarbanes-Oxley, Sarbox atau SOX, adalah hukum federal Amerika Serikat yang berlaku pada tanggal 30 Juli 2002. Hal ini dinamai sponsor US Senator Paul Sarbanes ( D - MD ) dan US Representative Michael G. Oxley ( R - OH ).

RUU itu berlaku sebagai reaksi terhadap sejumlah besar skandal akuntansi dan korporasi termasuk yang mempengaruhi Enron , Tyco International , Adelphia , Peregrine Systems dan WorldCom . Skandal ini, dengan biaya miliaran dolar investor ketika harga saham perusahaan dipengaruhi runtuh, mengguncang kepercayaan publik di negara pasar efek .

Undang-undang mengatur atau ditingkatkan standar baru untuk semua US publik perusahaan papan, manajemen dan akuntansi perusahaan publik. Ini tidak berlaku untuk perusahaan swasta. Tindakan itu berisi 11 judul, atau bagian, mulai dari papan tambahan tanggung jawab perusahaan untuk hukuman pidana, dan membutuhkan Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menerapkan hukum tentang persyaratan untuk mematuhi undang-undang baru. Harvey Pitt , ketua 26 dari Efek and Exchange Commission (SEC), memimpin SEC di adopsi dari puluhan aturan untuk melaksanakan Sarbanes-Oxley Act. Ini menciptakan sebuah kuasi,-publik badan baru, Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas , atau PCAOB, bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa dan mendisiplinkan perusahaan akuntansi dalam peran mereka sebagai auditor perusahaan publik. Tindakan ini juga mencakup isu-isu seperti auditor kemerdekaan, tata kelola perusahaan ,pengendalian intern penilaian, dan pengungkapan keuangan ditingkatkan.

Gambar 2 : struktur tata kelola perusahaan yang baru

Dampak CSR terhadap Pernyataan Misi

Pernyataan misi tidak hanya mengidentifikasi produk atau jasa yang di hasilkan oleh perusahaan, bagaimana perusahaan menghasilkannya, dan pasa yang dilayani oleh perusahaan, melainkan memuat apa yang diyakini oleh perusahaan.

Dalam mengembangkan misi Manajer harus mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan- stakeholders mengkelompokkan dan mempertimbangkan hak relatif mereka dan kemampuan untuk mempengaruhi keberhasilan perusahaan.

Audit Sosial

Audit sosial adalah mencoba untuk mengukur kinerja sosial aktual perusahaan dibandingkan tujuan sosial yang ditetapkan oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Audit sosial dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan, namun audit sosial yang dilakukan oleh konsultan luar yang memeiliki bis yang minimal akan lebih bermanfaat bagi perusahaan tersebut, sebagaiman audit keuangan dar auditor luar.

Audit sosial dapat digunakan untuk lebih dari sekedar memantau dan mengevaluasi kinerja social perusahaan. Manajer juga menggunakan audit sosial untuk memindai lingkungan eksternal, menentukan kerentanan perusahaan dan melembagakan CSR dalam perusahaan.

ETIKA MANAJEMEN

Sifat etika dalam bisnis

Inti dari keyakinan bahwa perusahaan sebaiknya di operasikan dengan cara-cara yang responsif secara sosial untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan adalah keyakinan bahwa manajer akan berprilaku secara etis. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ Ethos” yang berarti adat, akhlak, waktu perasaan, sikap dan cara berfikir atau adat-istiadat. Etik adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Etika adalah tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan suatu jenis kegiatan manusia. Etika dalam bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri

Memenuhi tanggung jawab sosial

Saat ini perusahaan dihadapkan pada paradigma yang relatif masih baru di Indonesia, yaitu paradigma yang melihat antara pihak perusahaan dan masyarakat bukanlah dua pihak yang berbeda dan bertolak belakang, namun merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Fakta masyarakat ada realita kontradiktif, dimana di satu pihak ada perusahaan besar yang aktivitas usahanya banyak diwarnai dengan konflik sosial, tetapi di sisi lain ada perusahaan besar yang berkinerja baik tanpa harus mengalami konflik sosial. Kondisi yang demikian diduga sangat dipengaruhi oleh derajat perilaku etis perusahaan, yang diwujudkannya melalui kadar tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan sebagai sebuah sistem, dalam keberlanjutan dan keseimbangannya tidak bisa berdiri sendiri. Perusahaan memerlukan kemitraan yang saling timbal balik dengan institusi lain. Perusahaan selain mengejar keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan dirinya, juga memerlukan alam untuk sumber daya olahannya dan stakeholders lain untuk mencapai tujuannya. Dengan menggunakan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga keuntungan secara sosial. Dengan demikian keberlangsungan usaha tersebut dapat berlangsung dengan baik dan secara tidak langsung akan mencegah konflik yang merugikan.

Inti perdebatan CSR

· Tekanan perselisihan pada eksekutif

· CSR Berdebat: abad kuno

· Ada keuntungan timbal balik untuk mempergunakan Inisiatif Kolaboratif sosial (CSIs)

Gambar 3 : Kontinum komitmen tanggung jawab sosial

Keuntungan bersama dari inisiatif sosial kolaboratif

1. Masing-masing jaringan antar perusahaan memperoleh manfaat ketika pihak lain membawa sumberdaya, kapabilitas atau aset lain yang sulit dan tidak mudah diperoleh sendiri.

2. Kapabilitas gabungan memungkinkan perusahaan memperoleh dan menyatukan sumbardaya dan mengembangkan aplikasi baru dari sumberdaya tersebut, yang menghasilkan tanggapan inovatif terhadap lingkungan yang berkembang pesat.

Lima perinsip sosial kolaboratif yang berhasil

Ada lima prinsip yang utama bagi CSR yang berhasil antara lain:

1. Mengidentifikasi sebuah misi jangka panjang yang bertahan lama

Perusahaan memberikan kontribusi sosial paling besar ketika mereka mengenali sebuah tantangan kebijakan penting, bertahan lama dan mereka berpartisipasi memberi solusi jangka panjang.

2. Mengkontribusikan apa yang kami lakukan

Perusahaan memaksimalkan manfaat semua kontribusi perusahaan ketika mereka mengangkat kapabilitas inti dan mengkontribusikan produk dan jasa yang bedasarkan keahlian yang ada di dalamnya.

3. Mengontribusikan jasa khusus berskala besar

Kalangan perusahaan memiliki dampak sosial paling besar ketika mereka memberikan kontribusi khusus kepada upaya kerjasama yang berskala besra.

4. Menimbang pengaruh pemerintah

Dukungan pemerintah untuk partisipasi perusahan di dalam CSR atau paling tidak keinginan untuk menghilangkan berbagai hambatan mempunyai pengaruh positif yang sangat berarti.

5. Menyusun dan menilai total paket manfaat

Perusahaan akan memperoleh manfaat paling besar dari kontribusi sosial mereka ketika mereka menetapkan suatu nilai untuk total paket manfaat.

Menyusun Komponen-komponen tersebut

Dari kelima komponen di atas perinsip yang paling penting adalah perinsip kedua. Perusahaan harus mengaplikasikan apa yang perusahaan lakukan dalam operasi komersial normalterhadap aktifitas tanggung jawab sosial.

Batasan Strategi CSR

Perusahaan besar harus bergerak melampaui pilihan-pilihan pemberian sumbangan yang mudah tetapi juga harus menghindariri komitmen-komitmen yang tidak terjangkau.

Masa Depan CSR

Dalam perspektif bisnis jangka panjang tanggung jawab sosial adalah setumpuk kewajiban organisasi bisnis untuk melindungi lingkungan dan memajukan masyarakat di mana organisasi beroperasi dan di mana para pelanggannya berada yang merupakan jantung bisnis itu sendiri. Suka tidak suka serta mau tidak mau tanggung jawab tersebut mesti mendapat perhatian yang lebih besar. Tanggung jawab sosial dunia bisnis bukanlah bentuk tanggung jawab yang dipaksakan apalagi atas dasar tekanan, ancaman, atau paksaan, melainkan sebuah tanggung jawab yang didasari kaidah moral, komitmen sosial, dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial dunia bisnis dipengaruhi oleh berbagai kekuatan, yaitu norma sosial dan budaya, hukum serta regulasi, praktik dan budaya organisasi. Jadi, boleh dikatakan dia terbentuk karena dorongan kemanfaatan, moralitas, dan keadilan.

Pendekatan terhadap masalah etika

Ada tiga pendekatan etika mendasar yg perlu dipertimbangkan oleh para eksekutif:

1. Pendekatan utilitarian

Mempertimbangkan efek-efek sebuah tindakan tertentu terhadap orang-orang yang terlibat langsung.

2. Pendekatan hak moral

Mempertimbangkan apakah keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan sudah sesuai dengan pemeliharaan hak-hak dasar dan hak-hak istimew individu dan kelompok.

3. Pendekatan keadilan sosial

Menilai konsistensi tindakan-tindakan itu dengan kesetaraan, keadilan, dan netralitas dalam distribusi imbalan-imbalan dan biaya di antara individu dan kelompok.

Kode Etik Bisnis

Untuk membantu menjamin konsistensi dalam penerapan standar etika, semakin banyak asosiasi profesi dan perusahaan menetapkan kode etik atau aturan-aturan prilaku etis dan stekholder mempunyai kode etik standar masing-masing yang ditetapkan.

Tren utama Kode etik

Tren pertama semakin meningkatnya perhatian terhadap kodifikasi etika bisnis telah mengarah pada pembuatan pernyataan formal. Biasa hanya ditemukan dalam buku saku karyawan, tetapi sekaramg sudah di gambarkan secara besar dan di pajang di ruangan perusahaan, di tuang dalam web site secara menyolok.

Tren kedua perusahaan menambah ukuran-ukuran penegakan kode etiknya.

Tren ketiga semakin meningkatnya perhatian perusahaan untuk memperbaiki pelatihan karyawan dalam memahami kewajibannya berdasarkan kode etik perusahaan.

Rangkuman

Banyaknya waktu yang dihabiskan setiap individu untuk bekerja, dan wajar jika mereka sebaiknya membentu organisasi di mana mereka bekerja. Organisasi bukanlah makhluk hidup yang sring disalahkan karena menentukan perilaku hukum, etika, moral di tempat kerja mereka, manusialah yang menentukan bagaimana sebaiknya berperilaku.

Keputusan strategis dari semua keputusan yang ada melibatkan pertukaran. Dalam transaksi inilah tanggung jawab sosial bagi karyawannya. Dengan sukarela memperbaiki komunitas dibutuhkan etika. Etika bisnis menyajikan peluang yang setara. Dengan memeilih perilaku yang layak, karyawan membantu membangun organisasi yang dihormati dan dapat bertahan secara ekonomi dan jangka panjang.

Dalam bab ini dibahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan untuk dipahami dan dipelajarisebagaimana perusahaan kadang kala dapat menggunakan sumber dayanya untuk memberikan dampak positif yang berbeda terhadap masyarakat. Selain itu, etika bisnis juga di bahas guna menciptakan apresiasi mengenai pentingnya mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai sosial di tempat kerja.

Daftar pustaka

Pearce/Robinson, Manajemen stategis “Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian” Salemba Empat, Edisi 10, jakarta, 2009.